• Minggu, 28 November 2021

Pemerintah dan Rekanan Diminta Cermat Menghadapi Dampak Refocusing Anggaran

- Minggu, 21 November 2021 | 16:42 WIB
ilustrasi pekerja proyek infrastruktur (Dok.waskitakarya.co.id)
ilustrasi pekerja proyek infrastruktur (Dok.waskitakarya.co.id)

TINTAPUTIH - Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta cermat dan teliti saat melakukan perubahan kesepakatan kerja dengan sejumlah rekanan pelaksana proyek yang terdampak refocusing anggaran penanggulangan COVID-19.

Ketelitian penting agar perubahan kesepakatan kerja antara pemerintah dan rekanan, akibat adanya pengalihan anggaran ini, berjalan tanpa kegaduhan dan tak berdampak hukum di kemudian hari.

Hal itu diungkapkan Eries Hermawan salah seorang pelaku jasa konsultan di Kota Tasikmalaya, Minggu 21 November 2021.

"Para pemangku kebijakan seperti kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mereview data seluruh kegiatan yang terkena dampak refocusing sesuai Pergub atau DIPA dan kode rekening masing-masing, mengingat nilainya bervariasi," kata Eries.

Dia juga meminta kondisi dan langkah itu disampaikan secara terbuka kepada masing-masing rekanan serta segera melakukan pemeriksaan progres pekerjaan di lapangan dengan melibatkan konsultan pengawas.

"Setelah itu dibuat kesepakatan bersama-sama lalu lakukan revisi dan addendum kesepakatan kerja, yang meliputi biaya, waktu dan jenis sifat pembayaran yang tertera dalam surat perjanjian," kata Eries.

Kesepakatan pembayaran kata dia bisa beragam, apakah akan dibayar sebagian sisanya di kemudian hari atau dibayar sesuai pekerjaan terpasang (unit price). "Aturannya harus dilakukan dengan teliti dan cermat, termasuk tata cara administrasi perubahan surat perjanjian, karena ini bukan masalah sepele. Jangan sampai jadi masalah di kemudian hari," kata Eries.

Eries mengakui masalah teknis seperti tarik ulur penentuan progres pekerjaan terhitung, terkadang mewarnai proses tersebut. Sehingga diperlukan kecermatan, karena sekecil apa pun uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu terkait desakan sejumlah rekanan yang meminta agar Pemkot Tasikmalaya mengajukan keberatan atau komunikasi kepada Pemprov Jawa Barat terkait kebijakan refocusing anggaran ini, Eries mengaku hal itu sulit dilakukan. Karena peraturan Gubernur yang mengatur hal itu sudah ditandatangani, sehingga sulit untuk diubah. "Ketika Pergub sudah ditandatangani, itu sudah final," katanya.

Selain itu sisa waktu kerja efektif yang tinggal 30-35 hari di tahun 2021 ini, dipandang tidak mendukung walaupun pemerintah melakukan revisi atau penambahan anggaran. "Cuaca juga kurang mendukung sehingga bisa mengganggu kinerja kawan-kawan rekanan di lapangan," kata Eries. Dia berharap rekanan berpikir realistis menyikapi dampak refocusing anggaran ini.

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMK Ciamis Naik 0,92 Persen Bupati Herdiat Minta Maaf

Senin, 22 November 2021 | 17:15 WIB

Welcome Home Budi Budiman !

Minggu, 7 November 2021 | 19:53 WIB

Meretas Jalan Berliku Produk UMKM Menuju Minimarket

Selasa, 2 November 2021 | 22:28 WIB

Menyerap Aspirasi Petani Bupati Ikut Tandur

Jumat, 29 Oktober 2021 | 08:28 WIB
X