• Selasa, 9 Agustus 2022

Rehabilitasi Lahan Kritis Pemkab Purwakarta Gandeng Korporasi

- Jumat, 4 Februari 2022 | 10:52 WIB
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda penanaman pohon bersama PT South Pacific Viscose (SPV) di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kamis 3 Februari 2022.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda penanaman pohon bersama PT South Pacific Viscose (SPV) di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kamis 3 Februari 2022.

TINTAPUTIH - Lahan kritis di Indonesia makin lama makin bertambah. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, terutama faktor alam dan manusia.

Pencegahan atau penanggulangan lahan kritis telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun demikian, selain upaya pemerintah dalam pengelolaan lahan marginal itu, peran masyarakat dan dunia usaha (Korporasi) juga bisa diupayakan sedemikian rupa agar lahan kritis tersebut bisa tetap produktif.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda penanaman pohon bersama PT South Pacific Viscose (SPV) di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kamis 3 Februari 2022 mengatakan, lahan kritis perlu diperbaiki agar dapat memberikan manfaat optimal bagi manusia.

Melalui data persebaran lahan kritis, maka akan dapat dipetakan wilayah mana saja yang perlu diperbaiki atau biasa sebut rehabilitasi lahan.

"Peran pemerintah, dalam mengatasi lahan kritis ialah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan. Misalnya kebijakan terkait dengan alih fungsi lahan serta penerapannya. Pemerintah juga wajib untuk mensosialisasikan kebijakan terkait penanggulangan lahan kritis. Apabila terdapat pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran seperti illegal logging, tentu sanksi tegas harus dilakukan," kata Ambu Anne.

Baca Juga: Seorang Bidan Jadi Korban Begal Payudara di Pekan Baru, Pelaku Diburu Satreskrim

Menurutnya, dalam penanggulangan lahan kritis, masyarakat dan korporasi dapat berperan baik secara langung maupun tidak langsung.

Pengetahuan akan lahan kritis juga perlu diketahui, agar masyarakat dan korporasi tidak secara serampangan mengambil alih lahan-lahan produktif untuk digunakan.

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejarah Desa Cijulang, Tahun Lahir, Asal-Usul

Selasa, 2 Agustus 2022 | 23:00 WIB

Penyertaan Modal BUMD di Tahun 2023

Minggu, 31 Juli 2022 | 19:58 WIB

Tagar @BlokirKominfo Menggelegar di Twitter

Sabtu, 30 Juli 2022 | 14:59 WIB

Odong-Odong Dilarang Berkeliaran di Jalan Raya

Jumat, 29 Juli 2022 | 14:06 WIB

KUA PPAS 2023 Masih Dibahas DPRD

Jumat, 29 Juli 2022 | 12:49 WIB
X