Jumlah Kabupaten dan Kota serta Desa di Jabar Minim, Ali Rasyid: Perlu Ada Moratorium Pemekaran Terbatas

TINTA PUTIH - DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk membuka secara terbatas kran moratorium pemekaran Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Jabar dipandang perlu dapat pengecualian karena jumlah penduduk di Jabar sudah mencapai hampir 50 juta orang.

Sementara jumlah kabupaten dan kotanya baru mencapai 27. Hal itu jomplang dengan komparasi penduduk dan jumlah kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu pun dengan jumlah desa di Jawa Barat yang hanya sebanyak 5312.

Dengan kenyataan itu, dari sisi dana transfer yang masuk ke Jawa Barat baik melalui DAU, DAK, DBH hingga Anggaran Dana Desa (ADD) masih kalah dari dua tetangga Provinsi Jabar itu.

Baca Juga: Ada KPM Bansos Menolak Pemberian Sembako, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya: Saya Merasa Salut, Harus Diteladani

"Dari jumlah desa juga jomplang bila dibandingkan dengan di Jateng atau Jatim. Dengan asumsi ADD Rp 1 Miliar per desa, bisa dibayangkan kan geliat pembangunannya seperti apa," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat H. Ali Rasyid.

Ali mengatakan hal itu saat menggelar sosialisasi sejumlah rancangan peraturan daerah di Kafe Kasohor Jalan Ciawi Singaparna, Selasa 25 April 2022. Sosialisasi tampak dihadiri puluhan tokoh lintas profesi dan datang dari perwakilan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini menambahkan, secara geografis juga, jarak belasan kabupaten di Jabar ke pusat kota terlalu jauh. Tak heran, pelayanan masyarakat mulai kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lainnya banyak terkendala.

Baca Juga: Jajabur Makanan Pelengkap Tadarusan di Pesantren Muara Cipatujah

Maka opsi pemekaran wilayah di Jabar terus mengemuka dan diharapkan kelak bisa mencapai 40 kota dan kabupaten.