Pj Wali Kota Tasikmalaya : RSUD Soekardjo Lagi Sakit

TINTAPUTIH - Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengatakan saat ini kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, sedang sakit.

Kondisi tersebut, kata dia jangan terus berlarut, harus disehatkan. Dia mengaku siap untuk berkantor di rumah sakit untuk perbaikan RSUD milik Pemkot Tasikmalaya.

"Saya siap ngantor di RSUD, siapkan ruangan kecil. Kalau tak ada, lesehan tidak masalah, terpenting bisa ngontrol perbaikan rumah sakit bareng dewan pengawas," kata Cheka saat membuka rapat evaluasi kinerja RSUD dr Soekardjo, Jumat (6/1/2023) yang diselenggarakan Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo, di aula kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya.

Baca Juga: Kemeriahan Patriot Desa Kabupaten Garut Gelar Festival Desa

Penjabat Wali Kota Cheka mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kondisi RSUD, terkait pelayanan dan kondisi yang lainnya.

Tahap awal perbaikan dia minta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis web harus dijalankan secara baik. Mulai Januari ini, harus mulai operasional rumah sakit dengan berbasis digital.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan solusi penerapan teknologi informasi bidang kesehatan, yang mampu mengelolaan data dan menyajian informasi degan baik untuk mendukung kegiatan rumah sakit.

Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan rumah sakit itu dalam suatu jaringan koordinasi sejak pelaporan dan proses administrasi dan penyediaan informasi secara cepat, tepat dan akurat.

"Intinya transparansi, atau keberbukaan dan juga pelayanan cepat dengan SIMRs, ini akan meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Januari ini harus jalan, tidak bisa menunggu lagi," katanya.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas RSUD Undang Sudrajat dalam laporannya memaparkan sebenarnya RSUD sudah ada kerja sama operasional dengan pihak ketiga untuk SIMRs, tetapi sejak awal tidak berjalan dengan baik.

Banyak masalah yang dihadapi untuk penerapan SIMRs, padahal setiap bulan harus bayar rata-rata Rp 200 juta. SIMRs ini juga belum berbasis web dan belum rekam medik elektronik.

"Salah satu manfaat sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari layanan yang dimiliki oleh rumah sakit. Caranya adalah dengan mempercepat distribusi informasi dan tugas, sehingga penanganan medis dan non-medis di rumah sakit juga dapat dilakukan lebih cepat. Untuk semua itu, SIMRs ini harus benar," katanya.

Baca Juga: Cadisdik Wilayah XII Jabar Buka Peluang Lulusan SMK Kerja di Jepang

Direktur RSUD dr Budi mengatakan kerja sama SIMRs dengan pihak ketiga sudah tidak diperpanjang karena habis kontrak 31 Desember 2022.