Tuntutan Demo Perangkat Desa di Gedung DPR, Besaran Siltap hingga Dana Pensiun

 TINTAPUTIH - Ribuan anggota persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Sejumlah tuntutan disuarakan oleh para perangkat desa dalam aksi kali ini. Setidaknya ada 4 tuntutan yang diminta mereka terhadap pemerintah.

1. Status Kepegawaian
Dalam aksi itu terungkap bahwa PPDI meminta agar seluruh perangkat desa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bahkan jika memungkinkan mereka menuntut dijadikan ASN.

2. Besaran Penghasilan Tetap
Ikhwal besaran penghasilan tetap (Siltap) juga menjadi tuntutan para perangkat desa ini. Mereka meminta agar Siltap yang mereka terima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa senilai Rp 2,2 juta.

Baca Juga: Tugas Berat Menanti Kepala Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya

Saat ini banyak perangkat desa yang menerima gaji atau Siltap kurang dari aturan yang digariskan pemerintah. Banyak yang besarannya bahkan di bawah Rp 1 juta sebulan.

Untuk menyiasatinya PPDI meminta agar pembayaran langsung dilakukan oleh pusat ke rekening masing-masing. Jika pembayaran masih dilakukan melalui dana desa, maka potensi pembayaran SIltap tak sesuai aturan akan terus terjadi.

3. Batas Usia Kerja
Perangkat desa juga meminta mereka masih bekerja hingga usia 60 tahun. Mereka tak ingin masa kerja perangkat desa disamakan dengan masa jabatan kepala desa. Para perangkat desa tak ingin disamakan dengan kabinet.

4. Dana Pensiun
Tuntutan keempat yang disuarakan oleh perangkat desa adalah kesejahteraan di masa purnatugas. Selama ini para perangkat desa yang sudah purnatugas, tak pernah mendapatkan dana pensiun atau uang "kadeudeuh" atas pengabdiannya selama bertugas.***