TINTAPUTIH - Ribuan anggota persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Sejumlah tuntutan disuarakan oleh para perangkat desa dalam aksi kali ini. Setidaknya ada 4 tuntutan yang diminta mereka terhadap pemerintah.
1. Status Kepegawaian
Dalam aksi itu terungkap bahwa PPDI meminta agar seluruh perangkat desa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bahkan jika memungkinkan mereka menuntut dijadikan ASN.
2. Besaran Penghasilan Tetap
Ikhwal besaran penghasilan tetap (Siltap) juga menjadi tuntutan para perangkat desa ini. Mereka meminta agar Siltap yang mereka terima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa senilai Rp 2,2 juta.
Baca Juga: Tugas Berat Menanti Kepala Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya
Saat ini banyak perangkat desa yang menerima gaji atau Siltap kurang dari aturan yang digariskan pemerintah. Banyak yang besarannya bahkan di bawah Rp 1 juta sebulan.
Untuk menyiasatinya PPDI meminta agar pembayaran langsung dilakukan oleh pusat ke rekening masing-masing. Jika pembayaran masih dilakukan melalui dana desa, maka potensi pembayaran SIltap tak sesuai aturan akan terus terjadi.
3. Batas Usia Kerja
Perangkat desa juga meminta mereka masih bekerja hingga usia 60 tahun. Mereka tak ingin masa kerja perangkat desa disamakan dengan masa jabatan kepala desa. Para perangkat desa tak ingin disamakan dengan kabinet.
4. Dana Pensiun
Tuntutan keempat yang disuarakan oleh perangkat desa adalah kesejahteraan di masa purnatugas. Selama ini para perangkat desa yang sudah purnatugas, tak pernah mendapatkan dana pensiun atau uang "kadeudeuh" atas pengabdiannya selama bertugas.***
Artikel Terkait
Wakil Bupati Klaim Angka Stunting dan Kemiskinan di Ciamis Menurun
Subsidi Dikurangi, Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Jadi Rp 69 Juta
Pengertian Financial Close yang Membuat Proyek Tol Getaci Lelang Ulang, Simak Penjelasannya
100 Pelaku UKM Makanan Kota Tasik Dapat Sertifikat Halal Gratis
Mengintip Fasilitas Gedung Creative Center Kota Tasikmalaya
Kemenag RI Usul Biaya Haji Naik Rp 69 Juta, Kementerian Arab Saudi Sebut Paket Haji Turun 30 Persen
Dinkes Kota Tasikmalaya Pantau Pasien Diduga Campak
IPHI Jawa Barat Protes Rencana Kenaikan Biaya Haji 2023
Penjabat Kepala Daerah Tak Mampu Kendalikan Inflasi, Siap-siap Dicopot Mendagri