• Sabtu, 21 Mei 2022

Ini Daftar Sembilan Tersangka KPK di Kasus Wali Kota Bekasi, Nomor 4 Tak Disangka

- Kamis, 6 Januari 2022 | 20:03 WIB
KPK menggelar konfrensi pers penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
KPK menggelar konfrensi pers penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

TINTAPUTIH - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap, ternyata tak sendiri.

Dalam OTT yang dilakukan Rabu 5 Januari 2022 itu, KPK juga menangkap total 14 orang yang diduga terlibat. Namun setelah dilakukan pendalaman hanya 9 orang ditetapkan tersangka

Sembilan tersangka diduga melakukan praktik suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan, dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

"Penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kamis 6 Januari 2022.

Firli memaparkan dalam OTT itu pihaknya mengamankan 14 orang. Setelah dilakukan pendalaman ada 9 orang yang dijadikan tersangka termasuk Rahmat Effendi.

Baca Juga: Selain Ganti Warna Plat Nomor Kendaraan Akan Dipasang Chip

Sembilan tersangka itu adalah sebagai berikut,

Sebagai pemberi suap:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo)
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa)
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi.
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Firli menjelaskan untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dea Onlyfans Sedang Hamil 5 Bulan

Rabu, 18 Mei 2022 | 12:19 WIB

Dua Penambang Emas di Garut Tewas Keracunan Gas

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:22 WIB
X