• Minggu, 28 November 2021

Menakar Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

- Senin, 22 November 2021 | 20:11 WIB
Suasana seminar nasional bertajuk Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri yang digelar BEM Unsil dan BEM Fisip Unsil di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil. (M. Fathan)
Suasana seminar nasional bertajuk Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri yang digelar BEM Unsil dan BEM Fisip Unsil di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil. (M. Fathan)

TINTAPUTIH - Pilkada serentak 2024 relatif masih jauh. Menyisakan dua atau tiga tahun ke depan. Namun isu-isu strategis pelaksanaan kenduri demokrasi itu mulai mewarnai meja-meja diskusi dan ruang perdebatan.

Salah satunya terkait quo vadis pengisian pejabat Kepala Daerah dari unsur TNI atau Polri. Pelaksanaan Pilkada serentak secara otomatis membutuhkan banyak pejabat sementara untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Daerah, entah itu karena habis masa jabatan atau karena petahana mencalonkan diri kembali di Pilkada.

Ada wacana pengisian jabatan Kepala Daerah sementara itu melibatkan TNI atau Polri, disamping menempatkan pejabat sipil di daerah masing-masing. Isu itulah yang kemudian diangkat dalam seminar nasional yang digelar BEM Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya dan BEM Fisip Unsil di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Senin 22 November 2021. 

Baca Juga: Waspadai Modus Penipuan Ini Jika Tak Ingin Sepeda Motor Raib

Opsi figur pengisinya mengarah pada sosok anggota TNI Polri, rupanya memicu kekhawatiran dimana kegagalan dwifungsi TNI/Polri di masa orde baru harus jadi pelajaran. Opsi lain adalah menempatkan Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing daerah, memicu kehawatiran soal netralitas.

"Ya kekhawatiran pengisi kekosongan kepala daerah dari TNI Polri memang memantik polemik. Hanya saja dalam beberapa kasus termasuk saat penunjukan M. Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar, ternyata kan bisa berjalan lancar. Jadi menempatkan Pj Gubernur atau Bupati/Walikota oleh TNI/Polri dengan potensi konflik tinggi, tak ada salahnya," ujar guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi di sela acara seminar.

Acara seminar nasional yang dibuka oleh Rektor Unsil Prof. Rudi Priyadi itu turut menghadirkan M. Ali Andrias Dosen Fisip Unsil,  Tumpal Beckham mahasiswa Unsil secara luring dan Dirjen Otda Kemendagri Dr. Akmal yang hadir secara daring.

Tampak hadir Dekan Fisip Unsil Prof. Is Marwan, sejumlah dosen dan para mahasiswa lintas fakultas yang mengikuti acara secara daring.

Baca Juga: UMK Ciamis Naik 0,92 Persen Bupati Herdiat Minta Maaf

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPPG Kota Tasikmalaya Dorong Perempuan Melek Politik

Jumat, 19 November 2021 | 14:58 WIB

Melinda Merindukan Dua Adiknya Yang Terpisah Jauh

Minggu, 7 November 2021 | 11:39 WIB

Simak Pesan Ketua DPRD di HUT Pangandaran ke-9

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:50 WIB

Dewan Dorong Pemkot Tasikmalaya Optimalisasi PAD

Jumat, 8 Oktober 2021 | 19:57 WIB
X