• Minggu, 28 November 2021

Delapan Raperda Jadi Program Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran di Tahun 2022

- Selasa, 23 November 2021 | 23:26 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin (Faizal Amiruddin)
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin (Faizal Amiruddin)

TINTAPUTIH - Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan ada delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah di tahun 2022 mendatang.

Delapan program pembentukan peraturan daerah itu terdiri dari empat Raperda inisiatif DPRD dan empat lainnya usulan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran. "Empat diantaranya Raperda inisiatif DPRD, empat lagi dari pemerintah daerah," kata Asep, Selasa 23 November 2021.

Delapan Raperda tersebut terdiri dari perubahan tentang BPD, kemudian Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, Penyelenggaraan Sistmen Drainase, Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Penyelenggaraan Penyediaan Penyedot Kakus, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perizinan Perusahaan di daerah dan Bangunan Gedung.

Baca Juga: Berusaha Memikat Wisatawan Asing, Surfing di Pangandaran Kembali Menggeliat

"Jadi ada delapan Raperda yang akan dibahas bersama-sama pemerintah daerah, yang kemudian nantinya akan menjadi Perda,” tuturnya.

Menurutnya, sejak tahun 2019 hingga saat ini, jumlah Perda yang sudah ditetapkan tidak terlalu banyak. DPRD menurut Asep berusaha selektif dalam membuat peraturan dengan memperhatikan urgensi dan efektifitasnya. "Karena pembentukan Perda yang sangat prinsip, sudah dilakukan sejak pemekaran Kabupaten Pangandaran," tutur Asep.

Dia menjelaskan produk hukum saat ini lebih cenderung distributif. Artinya mengikuti regulasi yang ada diatasnya. "Jadi jika ada perubahan aturan diatasnya, maka dilakukanlah penyesuaian," kata Asep.

Menurutnya, saat ini masih ada Perda yang sudah ditetapkan, namun belum dibuat peraturan pelaksanaan atau peraturan teknisnya. "Peraturan pelaksanaanya ya Peraturan Bupati (Perbup)," kata Asep. Dia menjelaskan yang membuat draft Perbup ini adalah SKPD terkait yang nantinya berkoordinasi dengan bagian hukum Setda. "Kemudian dikeluarkanlah Perbup," terangnya.***

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPPG Kota Tasikmalaya Dorong Perempuan Melek Politik

Jumat, 19 November 2021 | 14:58 WIB

Melinda Merindukan Dua Adiknya Yang Terpisah Jauh

Minggu, 7 November 2021 | 11:39 WIB

Simak Pesan Ketua DPRD di HUT Pangandaran ke-9

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:50 WIB

Dewan Dorong Pemkot Tasikmalaya Optimalisasi PAD

Jumat, 8 Oktober 2021 | 19:57 WIB
X