• Minggu, 3 Juli 2022

Sejumlah Tokoh Gugat 'Presidential Threshold' dalam UU Pemilu

- Jumat, 17 Desember 2021 | 09:14 WIB
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Instagram/@nurmantyo_gatot)
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Instagram/@nurmantyo_gatot)

TINTAPUTIH - Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) seperti diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu sebesar 20 persen, digugat sejumlah tokoh ke Mahkamah Konstitusi.

Tokoh yang menggugat di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo, Wakil Ketua Unum Gerindra Ferry Juliantono dan anggota Dewan Pertimbangan Daerah Fahrul Rozi.

Alasan gugatan adalah syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR adalah membatasi setiap warga negara untuk maju.

Baca Juga: PDI Perjuangan Pangandaran Targetkan 22 Kursi DPRD di Pemilu 2024

Menurut Gatot, yang diwakili kuasa hukum Refly Harun, Pasal 222 UU Nomor 7/2017 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (5), dan 6A Ayat (2) UUD 1945.

"Karena telah mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum," kata Refly, dalam keterangan di Instagram Refly Harun.

Sementara, perwakilan DPD menggugat ke Mk agar dalam proses pencalonan presiden lebih demokratis.

Sikap partai politik sendiri terkait dengan ambang batas pencalonan presiden, Demokrat dan PAN minta dihapus.

Baca Juga: PDI-P Pangandaran Menatap Target Perolehan 50 Persen di Pemilu 2024

Sedangkan Golkar, PDI-P dan Gerindra mengaku tidak ada masalah dengan aturan sekarang. Pihak PKB kalau ada penurunan hanya 10 persen.

Halaman:

Editor: Farid Riadh

Sumber: Instagram Refly Harun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPD PAN Pangandaran Targetkan Raih 8 Kursi di DPRD

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:40 WIB
X