TINTAPUTIH - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi undang-undang.
Anggota DPR RI yang mewakili Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dengan tegas menyampaikan pandangannya dalam rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN yang digelar pada Senin (17/01) hingga Selasa dini hari (18/01).
“Dengan berbagai pertimbangan dan masih banyaknya substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir, maka Fraksi PKS DPR RI dengan mengucapkan Bismillahhir-rahmannirrahiim, menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ketahapan berikutnya,” kata Suryadi.
Menurut Suryadi, Pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dilakukan berbarengan dengan kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih.
Masyarakat masih berjuang melawan pandemi Covid-19.
“Krisis yang terjadi akibat pandemi mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi,” paparnya.
Baca Juga: Cara Kembalikan File Terhapus Tanpa Root, Coba Langkah Berikut Ini
Menurut data Maret 2021 angka kemiskinan sebesar 10,14 persen, dan diperkirakan akan meningkat lagi pada akhir 2021.
Apalagi awal tahun ini juga sedang marak naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.
“Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp6.687,28 triliun yang setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB),” terang pria yang akrab disapa SJP ini.
Artikel Terkait
Senyum Sumringah Kasinem Menerima Bantuan Kursi Roda dari Asep Noordin
Deretan Tokoh Golkar Jawa Barat dalam Pusaran KPK
Nama Dedi Mulyadi Mencuri Perhatian di Hasil Survei Pemilihan Presiden
Rocky Gerung Juluki Ganjar Pranowo sebagai New Jokowi
Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Kandidat Calon Wakil Presiden Potensial
Masuk 10 Besar Hasil Survei Calon Presiden, Ini Jawaban Dedi Mulyadi
Peluang Dedi Mulyadi Jadi Capres, Pengamat : Lebih Berpeluang di Jabar
PKS Tegaskan Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Arteria Dahlan Minta Kejati Dipecat Gegara Bicara Sunda, Akademisi Unpas : Kartu Kuning !
Dianggap Bergejalan Ringan, DPR Minta Pemerintah dan Masyarakat Waspada Penyebaran Omicron