• Minggu, 22 Mei 2022

Din Syamsudin dan Faisal Basri Akan Gugat UU Pemindahan Ibu Kota

- Senin, 24 Januari 2022 | 08:34 WIB
Din Syamsudin (Fajar)
Din Syamsudin (Fajar)

TINTAPUTIH - Dua tokoh nasional yaitu Din Syamsudin mantan Ketua Umum Muhamadiyah dan ekonom Faisal Basri hendak melakukan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara, ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua tokoh itu, menilai tidak tepat untuk kondisi sekarang, memindahkan ibu kota. Apalagi dana untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan ini, akan menelan biaya besar dari APBN.

Menurut Faisal Basri rencana pengalihan pemulihan ekonomi dampak Covid-19, tidak tepat untuk bangun ibu kota. Sebagaimana diketahui UU Ibu Kota Negara yang jadi payung hukum pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, baru disahkan DPR dalam paripurna Selasa, 18 Januari 2022.

Baca Juga: Gerakan Turun ke Bawah Demi Golkar Reborn

Din Syamsudin juga menilai tidak bijak kalau pemindahan ibu kota saat ini. "Segera kita gugat undang-undang IKN ke Mahkamah Konstitusi," ucap Din dalam pesan singkat, Minggu 23 Januari 2022.

Din menyebut memindahkan ibu kota negara saat pandemi, dan saat banyak rakyat susah mencari sesuap nasi, apalagi pemerintah memiliki utang tinggi, adalah keputusan atau kebijakan yang tidak bijak.

"Jika demi itu aset negara di Ibu Kota Jakarta dijual dan pembangunan Ibu Kota baru akan merusak lingkungan hidup, dan menguntungkan kaum oligarki, maka pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak," bebernya.

Baca Juga: Penuhi SNI Pasar Pancasila Tasikmalaya Diharapkan Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Soal rencana gugatan, Din menunggu UU IKN diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. Biasanya akan diundangkan sebulan setelah diketok DPR.***

Halaman:

Editor: Gilang Teruna Purwadestian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Puasa Ramadhan dan Pendididkan Demokrasi

Kamis, 21 April 2022 | 12:26 WIB
X