• Jumat, 1 Juli 2022

Hasil Pertanian Akan Dikenakan Pajak, Dedi Mulyadi Tegaskan Penolakan

- Rabu, 11 Mei 2022 | 11:50 WIB
Dedi Mulyadi saat bertemu dengan petani padi.
Dedi Mulyadi saat bertemu dengan petani padi.

TINTAPUTIH- Langkah pemerintah mencari tambahan pendapatan negara dari pajak pertanian, seperti pajak hasil penjualan padi, singkong, jagung, teh, kelapa dan komoditas lainnya, minta dibatalkan. Kebijakan itu, akan berpengaruh atas penurunan pendapatan petani,

“Saat ini keuntungan petani atas hasil panen padi, lalu jagung sebenarnya minim sekali. Bahkan, untuk harga jual singkong ada yang sampai Rp 300 perak perkilo. Kalau untungnya minim, lalu dikenakan pajak, petani akan buntung. Harusnya petani ini diproteksi, agar mereka semangat dalam menekuni usahanya,” kata Dedi Mulyadi Wakil Ketua Komisi IV DPR (bidang pertanian), Rabu (11/5/2022) di Purwakarta.

Sebagaimana diketahui, pemerintah keluarkan aturan untuk pajak pertanian sebagaimana tertyang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2022. Diantara komoditas dipajak yaitu hasil pertanian padi, jagung, kacang-kacangan (kacang tanah dan kacang hijau), umbi-umbian (ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, garut, gembili, dan umbi lainnya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen final dari harga jual.

Baca Juga: Warga Cilacap Tenggelam di Pantai Barat Pangandaran

Dedi mengatakan pemerintah harusnya melihat data sensus BPS tahun 2016, dimana ada lima juta keluarga meinggalkan usaha pertanian. Kondisi itu, menunjukan usaha pertanian tidak banyak memberkan nilai tambah.

“Kalau sekarang kembali dipajak hasil pertaniannya, semakin tidak diminati usaha ini, malah ditunggalkan,” kata Dedi.

Padahal, sektor pertanian ini sangat strategis dalam membangun ketahanan bangsa, dan ketahanan pangan. Karena mereka yang menyiapkan kebutahan pangan jutaan orang. Jangan sampai, kondisinya diperlemah, lalu pada akhinya ketahanan pangan kita juga lemah.

Petani ini harus dijaga, dilindungi dan diperkuat agar mereka tetap semangat untuk berproduksi. Kalau, saat ini hasil usaha minim dipajak, lalu mereka lari cari usaha lain.

Baca Juga: Pemkab Purwakarta Apresiasi Program TMMD ke 113

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPD PAN Pangandaran Targetkan Raih 8 Kursi di DPRD

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:40 WIB
X