• Minggu, 28 November 2021

Tiga Istilah Fiqih Jadi Dasar Uang Kripto Haram, Ini Penjelasannya

- Kamis, 11 November 2021 | 19:27 WIB
uang kripto
uang kripto

UANG kripto atau cryptocurrency dinyatakan haram sebagai mata uang oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Tapi sebagai aset atau komoditas, uang kripto masih diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan sejumlah syarat.

Dari sekian banyak pertimbangan para ulama, setidaknya ada 3 istilah fiqih Islam yang jadi dasar pertimbangan uang kripto haram, yaitu gharar, dharar dan qimar.

Berikut ini adalah sekilas penjelasan mengenai ketiga istilah hukum Islam yang dikaitkan dengan haramnya uang kripto.

1. Gharar


Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam sebuah transaksi.

Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Beberapa kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.

2. Dharar


Dharar adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat atas sebuah perkara.

Misalnya orang yang menanam mangga di halaman rumahnya lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangganya. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, adapun tetangganya tidak.

3. Qimar


Qimar berarti judi, dalam istilah lain disebut juga maisir. Intinya setiap permainan yang mensyaratkan di dalamnya pemenang mengambil sesuatu dari yang kalah, maka dapat dikategorikan qimar atau maisir.

Haram Sebagai Mata Uang, Bersyarat Jika Diperjualbelikan


Sebelumnya penyataan uang kripto haram sebagai mata uang ditegaskan MUI usai menggelar forum ijtima ulama. "Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram," ujar Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Dia juga menyampaikan beberapa hal alasan yang mengharamkan kripto sebagai mata uang. Ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

"Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i," tambah Niam Soleh.

Dalam hukum Islam penggunaan mata uang harus ada wujud fisik dan memiliki nilai. Selain itu, syarat lainnya adalah diketahui jumlah secara pasti, memiliki hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.

Selain mengharamkan, MUI menyatakan uang kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan.

Tapi MUI menyebut sebagian uang kripto sebagai komoditas atau aset dengan sejumlah syarat, sah untuk diperjualbelikan.

"Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan," jelasnya.

Editor: A Team

Tags

Terkini

Pisang Buah Paling Memasyarakat dan Kaya Manfaat

Sabtu, 20 November 2021 | 11:49 WIB

H. Ijang Faisal Terpilih Jadi Ketua IPHI Jabar

Minggu, 7 November 2021 | 20:41 WIB

Pandemi Reda Braderjon Kembali Berlaga

Selasa, 2 November 2021 | 22:17 WIB

Genjot Percepatan Vaksinasi Anggota Dewan Turun Tangan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:01 WIB

Kiprah bank bjb Dukung Kemajuan Ekonomi Pangandaran

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:36 WIB
X