• Minggu, 22 Mei 2022

Korupsi Bukan Budaya

- Senin, 24 Januari 2022 | 16:11 WIB
Riki Ahmad Hadiansyah
Riki Ahmad Hadiansyah

Penulis : Riki Ahmad Hadiansyah

- Auditor pada Inspektorat Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat
- Penyuluh Antikorupsi& Asesor Kompetensi LSP-II KPK RI


ERA reformasi di Indonesia dimulai dengan terjadinya kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan B. J. Habibie periode ini berdiri dan terbentuk oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka, pasca tragedi tersebut terjadilah perbaikan diberbagai bidang di dalam pemerintahan.

Dengan semangat reformasi melakukan perbaikan disegala bidang salah satunya lahirlah Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai tonggak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada abad ini manusia dimuka bumi tepatnya sudah tahun ke tiga kita dihantui oleh virus Covid-19 yg telah menjadi Pandemi dan berdampak besar terhadap berbagai sektor.

Pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan tersebut melakukan upaya dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan realokasi anggaran di jajaran pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah termasuk level pemerintahan desa dimana pemerintah melakukan refokusing untuk mengatisipasi Pandemi ini supaya terkendali.

Dalam kondisi penuh dengan keterbatasan karena dampak pandemi ini masih terdapat pejabat pemeritah dari pusat sampai ke daerah yang tersandung masalah korupsi.

Ironisnya fenomena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun penangkapan oknum pejabat oleh Lembaga Antirasuah (KPK RI) tersebut terjadi ditengah-tengah pelaksanaan pencegahan korupsi yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat diantaranya dengan perbaikan sistem di berbagai sektor dari Pusat sampai Daerah.

Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa korupsi adalah permasalahan moral yang muncul tanpa kita prediksi dan tak mengenal waktu bisa terjadi dimana pun dan kapan pun.

Karena sebagus apapun sistem di negara ini akan luluh lantah oleh yang namanya korupsi. Oleh karena itu dalam pencegahannya harus melibatkan semua elemen baik dukungan pemerintah dengan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi dan implementasinya serta peran masyarakat dalam ikut mendukung terlaksananya program tersebut.

Halaman:

Editor: Faizal Amiruddin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Horoskop Taurus Hari Ini - Selasa, 17 Mei 2022

Senin, 16 Mei 2022 | 23:08 WIB
X